 |
| Ilustrasi oleh IMM Dompu |
Utopia Dompu Maju
Oleh : Irawan Budiman (Kabid Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik PC IMM DOMPU)
“Nggahi Rawi Pahu” merupakan semboyan yang telah lama menjadi identitas Kabupaten Dompu. Secara filosofis, semboyan ini mengandung makna mendalam bahwa setiap gagasan dan pemikiran yang lahir dari masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nilai tersebut mengajarkan bahwa masyarakat Dompu tidak hanya dikenal sebagai masyarakat yang pandai berbicara atau berargumentasi, tetapi juga sebagai masyarakat yang mampu merealisasikan ide dan cita-cita dalam bentuk kerja nyata.
Pada hakikatnya, semboyan ini bukan sekadar kata-kata yang tertulis dalam simbol daerah, melainkan sebuah prinsip hidup yang seharusnya menjadi pedoman bersama dalam membangun daerah. Semangat “Nggahi Rawi Pahu” mengandung pesan moral bahwa kemajuan tidak akan pernah tercapai hanya dengan wacana, melainkan melalui kerja kolektif yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan berkelanjutan.
Kini, Kabupaten Dompu telah memasuki usia 210 tahun. Sebuah perjalanan sejarah yang tidak singkat bagi sebuah daerah. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, masyarakat tentu berharap adanya kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Usia 210 tahun bukan lagi usia yang muda bagi sebuah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang begitu besar.
Seiring dengan bertambahnya usia tersebut, masyarakat Dompu juga menaruh harapan besar kepada para pemimpin yang terpilih untuk mampu membawa perubahan yang nyata. Kepemimpinan daerah seharusnya tidak hanya menjadi simbol kekuasaan semata, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca juga : Dompu Maju atau Sekadar Narasi?
Dua abad lebih perjalanan sejarah seharusnya cukup menjadi refleksi bahwa Dompu tidak lagi membutuhkan sekadar rencana pembangunan tanpa realisasi yang jelas. Masyarakat tidak sedang menunggu janji yang hanya berhenti pada tahap perencanaan. Rakyat tidak bisa hidup dengan sekadar mendengar narasi perubahan tanpa melihat bukti nyata dari perubahan tersebut.
Lebih jauh lagi, masyarakat Dompu juga tidak dapat terus menerus disuguhi dinamika politik yang hanya berorientasi pada konservasi kekuasaan. Politik yang hanya berfokus pada mempertahankan posisi dan kepentingan kelompok tertentu justru akan menjauhkan tujuan utama dari pemerintahan, yaitu melayani masyarakat dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Dalam realitas yang terjadi hari ini, sering kali masyarakat justru disuguhi drama integritas yang dibungkus dalam bentuk pencitraan politik. Panggung politik kerap dipenuhi oleh narasi moralitas yang ditampilkan di ruang publik, tetapi tidak selalu sejalan dengan kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Padahal, semboyan Kabupaten Dompu yang sarat dengan nilai filosofis seharusnya menjadi inspirasi bagi setiap pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai tersebut mencerminkan pentingnya sinergi, integritas, dan optimisme dalam menggali potensi daerah demi mewujudkan kemajuan bersama.
Seorang pemimpin seharusnya mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam strategi pembangunan serta kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang diambil tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.
Namun realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan adanya krisis integritas dalam praktik kepemimpinan. Tidak sedikit pemimpin yang justru lebih fokus pada investasi politik untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Orientasi tersebut sering kali membuat tanggung jawab utama sebagai pemimpin menjadi terabaikan.
Langkah-langkah yang ditampilkan kepada publik kerap kali lebih menonjolkan aspek simbolik melalui algoritma media sosial. Berbagai aktivitas dipublikasikan secara masif seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang bekerja secara maksimal dalam membawa Dompu menuju kemajuan.
Akan tetapi, masyarakat saat ini tidak lagi mudah terjebak dalam drama konvensional berupa pencitraan semata. Kesadaran publik telah berkembang, dan masyarakat semakin mampu menilai secara objektif antara narasi yang disampaikan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi bukti nyata dari sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan mereka. Ketika realitas di lapangan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, maka narasi kemajuan yang terus digaungkan akan terasa semakin jauh dari kenyataan.
Jika dilihat dari aspek ekonomi, Kabupaten Dompu dikenal sebagai daerah yang memiliki karakter masyarakat agraris. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian dan perladangan. Tanah yang subur serta kondisi geografis yang mendukung seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun kenyataan yang terjadi sering kali menunjukkan kondisi yang berbeda. Petani masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan adalah ketidakstabilan harga hasil panen yang tidak sebanding dengan kerja keras yang telah mereka lakukan.
Harga jual hasil pertanian yang tidak sesuai dengan harapan tentu berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika hasil panen tidak mampu memberikan keuntungan yang layak, maka kesejahteraan petani pun menjadi sulit untuk meningkat.
Selain potensi pertanian, Kabupaten Dompu juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak kalah besar, salah satunya adalah sumber daya mineral berupa emas yang terkandung di dalam tanah. Keberadaan potensi tambang emas ini seharusnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Namun dalam praktiknya, keberadaan industri pertambangan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Manfaat ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Lebih memprihatinkan lagi, praktik nepotisme dan kolusi dalam proses perekrutan tenaga kerja di sektor pertambangan masih kerap terjadi. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat yang berharap mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Praktik-praktik seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bentuk pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.
Melalui berbagai persoalan yang telah diuraikan di atas, penulis tidak memiliki maksud lain selain menyampaikan sebuah kritik yang bersifat konstruktif. Kritik ini merupakan bentuk kecintaan terhadap daerah sekaligus sebuah peringatan moral bahwa masih ada harapan yang tersisa bagi masa depan Dompu.
Kritik juga menjadi penanda bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada pemimpin yang ada saat ini. Kepercayaan tersebut didasarkan pada harapan bahwa para pemimpin mampu menyadari berbagai persoalan yang ada dan kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Harapan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat setelah mereka memberikan mandat kepada para pemimpin untuk mengelola daerah. Ketika rakyat telah mempercayakan masa depan daerah kepada pemimpinnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk menjawab kepercayaan tersebut dengan kerja nyata.
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi kolektif bagi seluruh elemen masyarakat Dompu. Baik pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, maupun seluruh lapisan masyarakat perlu bersama-sama memikirkan masa depan daerah ini secara lebih serius.
Baca juga : Refleksi Hari Perempuan Internasional bagi Gerakan IMMawati
Kondisi faktual yang dihadapi oleh Kabupaten Dompu saat ini memang memerlukan perhatian yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dompu masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun kebudayaan.
Oleh karena itu, momentum refleksi ini seharusnya menjadi titik awal bagi seluruh elemen daerah untuk kembali meneguhkan komitmen dalam membangun Dompu yang lebih baik. Semangat “Nggahi Rawi Pahu” harus kembali dimaknai sebagai ajakan untuk bekerja bersama, mewujudkan gagasan menjadi tindakan, dan menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dompu tidak hanya membutuhkan narasi tentang kemajuan. Dompu membutuhkan kerja nyata yang mampu menjawab harapan rakyat.
Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari seberapa indah slogan yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya.