Ilustrasi oleh IMM Dompu
Dompu Krisis Kepercayaan
Oleh : Imam (Kader IMM Cabang Dompu)
Hari ini Kabupaten Dompu sedang berada dalam situasi krisis kepercayaan. Masyarakat kian kehilangan keyakinan terhadap kepemimpinan daerah karena adanya jarak yang nyata antara janji politik dan pelaksanaan kekuasaan. Di ruang publik, pemimpin daerah tampil dengan narasi kesejahteraan rakyat, namun dalam praktiknya justru kerap menunjukkan kebijakan yang tidak sejalan dengan janji-janji tersebut.
Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk politik dua wajah sebuah kondisi ketika kekuasaan bekerja secara simbolik di hadapan publik, namun bergerak berbeda di balik layar. Yasraf Amir Piliang dalam Hantu-Hantu Politik menjelaskan bagaimana politik sering kali diwarnai oleh simbol, citra, dan retorika, sementara realitas kebijakan justru menjauh dari kepentingan rakyat. Inilah yang dirasakan masyarakat Dompu hari ini: politik yang tampak menjanjikan, namun minim keberpihakan nyata.
Lebih jauh lagi, budaya politik lokal saat ini juga menunjukkan kecenderungan yang mempengaruhi: politik materialisme, hedonisme kekuasaan, sektarianisme, serta menguatnya kepentingan kelompok dan kolega. Dalam situasi seperti ini, kepentingan publik sering kali tersisih, digantikan oleh orientasi keuntungan dan kenyamanan elite. Dampaknya nyata rakyat menjadi pihak yang menanggung beban, baik secara ekonomi maupun sosial.
Beberapa kebijakan daerah yang menampilkan kecenderungan tersebut. Kebijakan fiskal yang membebani masyarakat, seperti kenaikan berbagai pungutan, sering kali diputuskan tanpa sensitivitas sosial yang memadai. Kebijakan semacam ini berdampak pada rakyat kecil, sementara pada saat yang sama tidak diimbangi dengan perbaikan pelayanan atau jaminan kesejahteraan yang jelas.
Pola kepemimpinan seperti ini mengingatkan pada pembacaan sempit terhadap gagasan Niccolò Machiavelli, yang sering disalahpahami seolah-olah kekuasaan adalah tujuan utama pemerintahan. Ketika kekuasaan dipisahkan dari etika pelayanan publik, pemerintah berisiko berubah menjadi sekadar “penjaga malam”: hadir untuk mengatur dan memerintah, tetapi tidak hadir dalam melayani dan melindungi rakyat.
Contoh konkretnya dapat dilihat pada kebijakan transfer Car Free Day (CFD). Atas nama penjelajahan lalu lintas, pemerintah daerah memerintahkan transfer lokasi CFD. Namun kebijakan tersebut dilakukan tanpa memberikan solusi yang adil bagi para pedagang dan masyarakat yang menggantungkan hidup di ruang tersebut. Pemerintah memberi instruksi, tetapi gagal menyediakan lapak baru yang layak. Akibatnya, masalah dan ketidaknyamanan yang justru dirasakan masyarakat tidak terselesaikan.
Krisis kepercayaan ini tidak boleh dibiarkan larut. Pemerintahan daerah sejatinya bukan sekedar soal kekuasaan dan administratif, melainkan tentang kehadiran negara dalam melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya. Tanpa itu, legitimasi politik akan terus terkikis, dan jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin melebar.
Dompu tidak kekurangan potensi, tetapi hari ini ia membutuhkan kepemimpinan yang berpihak, beretika, dan mau mendengar. Tanpa perubahan arah kebijakan dan cara pandang terhadap rakyat, krisis kepercayaan ini akan menjadi waktu yang tepat bagi demokrasi lokal.