 |
| IMMawan Amin Rais Sekretaris Umum PC IMM Dompu periode 2024-2025 |
Sebagai bagian dari elemen muda yang peduli terhadap kondisi sosial-politik di Kabupaten Dompu, tentu saya merasa gelisah dan perlu kemudian menyampaikan pandangan saya mengenai realitas birokrasi dan stakeholders di wilayah kita. Dalam perspektif saya, saat ini kita tengah menyaksikan fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu adanya kegalauan politik di kalangan aparatur pemerintah dan instansi terkait yang secara langsung berimbas pada kualitas pelayanan publik serta program-program yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Kegalauan ini saya lihat sebagai sebuah pola pikir yang lebih terfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok, bukannya pada agenda besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini tercermin dari rendahnya intensitas dan kualitas kerja birokrasi dalam menjalankan program-program pembangunan yang seharusnya berdampak langsung pada masyarakat. Integritas sebagai pejabat publik pun mengalami degradasi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Saya mengkhawatirkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat signifikan terhadap pembangunan daerah kita.
Di tengah situasi ini, Kabupaten Dompu dihadapkan pada sejumlah masalah besar yang harus segera dicarikan solusi, seperti penyalahgunaan narkoba, degradasi moral yang semakin meluas, serta rendahnya minat pendidikan di kalangan generasi muda. Masalah-masalah ini terus menghantui benak masyarakat kita, namun sayangnya, solusi konkret dari pemerintah dan elemen-elemen terkait sangat sulit ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di daerah ini lebih sibuk dengan urusan internal mereka, bukan dengan permasalahan nyata yang ada di lapangan.
Kegalauan politik yang kemudian saya maksudkan di sini adalah ketidaksiapan birokrasi dan stakeholders dalam menghadapi tantangan pembangunan yang ada. Alih-alih fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, banyak pejabat dan instansi yang kemudian terjebak dalam ambisi mempertahankan posisi atau bahkan naik jabatan. Mereka lebih berorientasi pada pencapaian posisi yang lebih tinggi, bukan pada bagaimana mengatasi masalah-masalah yang mendalam yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik.
Dengan kondisi seperti ini, saya melihat bahwa pemerintah di tingkat lokal telah terjebak dalam logika kapitalis, yang kemudian mengutamakan kepentingan individu dan kelompok tertentu, bukannya kepentingan bersama. Sistem ini lebih mementingkan pertahanan kekuasaan, alih-alih memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Ketika kepentingan pribadi lebih dominan, maka cita-cita besar demokrasi dan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.
Saya berpendapat bahwa inilah potret yang kemudian merusak citra demokrasi kita. Ketika kemudian birokrasi dan pemerintah terjebak dalam permainan kekuasaan dan politik, mereka lupa akan tugas utama mereka sebagai pelayan publik yang seharusnya memberikan perhatian lebih kepada rakyat yang membutuhkan. Demokrasi yang sehat seharusnya didasarkan pada kesejahteraan kolektif dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan segelintir orang.
Mari kita renungkan bersama, apakah kita akan terus membiarkan realitas seperti ini berlangsung, ataukah kita akan bergerak untuk melakukan perubahan yang lebih baik? Sebagai generasi muda, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah dan stakeholders terkait, untuk lebih fokus pada pengabdian kepada rakyat, bukan pada ambisi pribadi yang justru merusak tatanan demokrasi kita. Dan besar harapan kita semoga problem yang begitu kompleks tersebut dapat ditemukan titik terang serta solusi konkret untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Dompu.